Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Kemkes Luncurkan Panduan Penggunaan Obat Rasional

[JAKARTA] Untuk menanggulangi kasus resistensi atau kebal kuman terhadap obat antibiotik di Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengeluarkan buku pedoman penggunaan obat antibiotik secara rasional (POR). Pedoman ini utamanya ditujukan kepada tenaga kesehatan baik di puskesmas, rumah sakit, dan dokter praktek klinik. 

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, penyebab tingginya resistensi antibiotik karena penggunaannya tidak tepat baik dosis maupun jenis obat. 

“Masih banyak tenaga kesehatan yang langsung memberikan antibiotik padahal pasien cuma flu atau pilek biasa. Ada juga masyarakat yang tanpa resep tapi beli sendiri ataupun pakai resep yang lama. Ada juga rumah tangga yang simpan obat sisa kemudian diminum kembali ketika sakit lagi,”  kata Menkes di sela-sela acara puncak Hari Kesehatan Sedunia (HKS) sekaligus peluncuran POR di Jakarta,Kamis (7/4).

Untuk itu, kata Menkes, diperlukan pedoman agar petugas tidak sembarangan memberikan obat ke pasien tanpa indikasi klinis yang jelas.

Adapun isi dari pedoman  ini,  antara lain menjelaskan mengenai  apa yang disebut antibiotik dan antimikroba. Mengatur juga bagaimana penggunaan dan cara penyeleksian obat di pusat layanan kesehatan maupun oleh dokter praktek klinik. Dijelaskan bagaimana pemberian obat setelah mengetahui sasaran mikroorganisme pasien. 

“Tidak bisa secara tiba-tiba dokter memberikan antibiotik, misalnya untuk penyakit Ispa diberikan antibiotik yang spektrumnya luas,” ujar Guru Besar Farmakologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Iwan Dwiprahasto. 

Panduan ini juga menyebutkan bagaimana layanan kesehatan menggunakan antibiotik. Misalnya, pilih obat yang sesuai dengan pola kuman yang ada. Jika pasien dirawat selama lebih dari tiga hari, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui pola resistensi di rumah sakit, sehingga penggunaan antibiotik disesuaikan dengan pola tersebut. 

“Misalnya antibiotik untuk mencegah infeksi pascaoperasi biasanya  diberikan malam atau tiga hari sebelumnya, padahal seharusnya setengah sampai satu jam sebelum operasi. Boleh diberikan tetapi harus profilaksi,” tambah Iwan. 

 
Pencabutan ijin praktek

Menkes menambahkan, untuk mengawasi penggunaan obat secara rasional perlu keterlibatan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Untuk tenaga kesehatan, sanksi yang diberlakukan mulai dari peringatan hingga pencabutan ijin praktek. Untuk mekanismenya, akan diatur dalam Permenkes yang sedang digodok tentang Penggunaan Obat Keras.

sumber : www.suarapembaruan.com 

You are here