Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

RUU BPJS Kemungkinan Diperpanjang

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, apabila dalam empat hari yang tersisa ini RUU BPJS belum kelar juga akan dicoba di perpanjang sampai masa sidang depan.

“kalau dalam 4 hari tersisa ini tidak memungkinkan, DPR akan mencari cara agar tidak menyalahi aturan untuk memperpanjang sampai masa sidang depan,”jelas Priyo seusai mengadakan Rapat Konsultasi dengan Wakil Presiden Boediono, di Jakarta, (18/7).

Menurut Priyo, selaku pimpinan Dewan dirinya meminta Wapres menegur Menteri yang terkesan tidak serius membahas RUU BPJS ini. “Bahkan kita singgung pemerintah yang angin-anginan tidak serius, itu membuat Wapres kaget dan beliau bilang bahwa mereka serius,”terangnya.

DPR, lanjut Priyo, sangat percaya Presiden dan Wapres serius untuk mempercepat penyelesaian RUU BPJS namun dilapangan terbukti, sudah dua kali rapat bersama Menteri ditunda karena rapat kabinet padahal saat itu ada Rapat Korpolkam dengan DPR. “Wapres berjanji akan mendiskusikan dengan menteri-menteri terkait termasuk hubungannya dengan Menkeu dan BI terkait persoalan kewenangan,”paparnya.

Mengenai RUU BPJS, terang Priyo, RUU ini masih ada klausul diperpanjang. Sementara untuk kewenangannya berada di Bamus dan Paripurna yang berhak memutuskan diperpajang atau tidak. “Konsultasi ini bertujuan untuk mencari jalan keluar bersama Wapres agar tidak buntu. Kalau substansi diserahkan ke Pansus dan Menteri-menteri terkait,”jelasnya

Dia menambahkan, masih terdapat perdebatan mengenai transformasi BUMN yang akan dilebur didalam RUU BPJS. Pemerintah, mengusulkan keempat BUMN (PT Askes, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Jamsostek) Mengalami transformasi yang berlangsung bertahap setidaknya selama 10 tahun artinya mengalami prosestransformasi secara alamiah.

“Dari BUMN yang selalu diunggulkan sudah berjalan, DPR sangat mengapresiasi, namun hanya mencover 114 juta warga negara sementara masih ada 146 juta yang tidak dicover oleh BUMN itu, karena itu DPR inginkan peleburan dari keempat BUMN tersebut semuanya,”tambahnya

sumber: dpr.go.id

You are here