Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Bagaimana Peran LSM dan Universitas untuk memantau proses penganggaran dan penyaluran anggaran pemerintah pusat?

user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2ac_0.MYI' (Errcode: 122) query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 198 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/kebijaka/public_html/kki_drupal/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 632.

Latar Belakang:
Upaya pencapaian MDG 4 untuk mengurangi tingkat kematian anak dan MDG 5 untuk meningkatkan kesehatan ibu di Indonesia sampai saat ini masih berat. Banyak hambatan baik dari segi teknis program maupun dari faktor pembiayaan kesehatan yang mempengaruhi upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan. Sistem desentralisasi kesehatan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun memberi kesempatan daerah untuk lebih berperan dalam merencanakan dan melaksanakan program kesehatan khususnya untuk kesehatan ibu dan anak, namun di dalam pelaksanaannya banyak menghadapi kendala.
Saat ini telah dilakukan analisis mengenai hambatan dan sumbatan (bottleneck) pada sistem perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah. Terlah dilakukan pula berbagai diskusi dan pengamatan tentang pendanaan kesehatan ibu dari pemerintah pusat selama beberapa tahun terkahir. Hasilnya adalah ada berbagai hambatan dan sumbatan dalam peraturan, sistem penyaluran, dan aspek politik. Akibatnya dana pemerintah pusat tidak mampu secara efektif menjangkau yang membutuhkan.
Untuk mengatasi hambatan dan sumbatan yang ada dalam upaya pencapaian MDG 4 dan 5 baik dari segi teknis program maupun pembiayaan, diperlukan perbaikan sistem penganggaran dan penyaluran anggaran pemerintah. Dalam proses penganggaran dan penyaluran anggaran untuk KIA saat ini, masih belum banyak peranan LSM dan universitas. Aktor-aktor pelaku lebih banyak pada Kementrian (Kesehatan dan Keuangan), DPR, dan Bappenas. Secara konkrit, belum ada semacam Watch Group untuk penganggaran dan penyaluran dana pemerintah untuk KIA.
Tujuan Diskusi:

  • Membahas hambatan yang ditemukan dalam penganggaran dan penyaluran anggaran pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  • Membahas pilihan kebijakan untuk mengatasi hambatan dalam penganggaran dan penyaluran anggaran di masa depan.
  • Membahas peran swasta dan masyarakat (termasuk Universitas) untuk memonitor proses penganggaran dan penyaluran anggaran pemerintah untuk program kesehatan ibu dan anak

Agenda Kegiatan:
Presentasi mengenai bottleneck penganggaran provinsi, pusat dan daerah, dan usulan kebijakan untuk kesehatan ibu dan anak.
Pembahasan Umum
Prof. Dr Laksono Trisnantoro, MSc. PhD, PMPK FK-UGM;
Pertemuan diskusi ini membahas penganggaran KIA dalam konteks peran kerja sama pemerintah pusat dengan lembaga donor, LSM/NGO serta badan-badan internasional. Pertemuan ini khusunya akan melihat peran NGO dalam konteks penyusunan, penganggaran, dan penganggaran Kesehatan Ibu dan Anak.

Tujuan dari konteks peran kerja sama NGO dengan pemerintah ini diharapkan akan membawa kebijakan anggaran lebih transparan, dalam penyusunan dan penganggaran secara teknis dan tidak teralu banyak aspek politis.
Pertanyaan inti diskusi dalam pertemuan ini adalah:
• Bagaimana peran NGO dan Badan Dunia dalam program KIA.
• Bagaimana peran para NGO bisa memberikan masukan dalam proses perencanaan dan penganggaran KIA.
Penggunaan dana dana pemerintah utuk sector KIA masih relatif terbatas. Misalnya Dana Alokasi Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat administrasi, penyiapan kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Yang jadi masalah didaerah, harus ada penyediaan 10% dana pendamping dari APBD daerah, ini yang menyebabkan sebagian daerah merasa keberatan, karena akan menyedot dana program.
Point-point Kesimpulan:

  • Perlunya jejaring KIA antar lintas sector dan lintas pemangku kepentingan
  • RKA sebagai penjabaran anggaran rencana kegiatan harus dilihat sebagai hasil perencanaan dan sangat perlu dievaluasi dan dimonitoring, jangan hanya melihat dari renstranya.
  • Mengapa daerah tak tertarik tentang KIA? Ada indikasi kurang promosi, sehingga dirasakan perlu ada gerakan bersama dan perlu ada networking.
  • Bagaimana peran media, hampir mirip dengan peran NGO, mereka bisa digunakan sebagai alat watch-group untuk mengawasi jalannya program KIA ini.
  • Target pertemuan selanjutnya adalah bagaimana NGO bisa berperan lebih dalam rangka monitoring dan evaluasi program KIA ini, apakah perlu ada perubahan perundangan dan regulasi, bagaimana NGO berperan sebagai watch dog atau watch group bagi perencanaan dan penganggaran KIA.

Komentar (2)

PEMERINTAH KURANG SERIUS

Saya mahasiswa S2 gizi 2011 IKM FK UGM. Menarik ulasan yang disampaikan dalam paparan yang cukup terstruktur tersebut. Namun bagi saya sesuatu yang ideal kadang kurang diminati oleh pemerintah terutama dalam tataran implementasi. Saya belum melihat itikad yang kuat dari pemerintah untuk serius menangani pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak secara optimal dengan menggandeng mitra di luar instansi pemerintah sebagai mitra, seperti LSM, NGO termasuk dengan pengelola pendidikan. Hampir semua kebijakan pemerintah sekarang ini lebih banyak bernuansa politik kepentingan sesaat, dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang sebagai sebuah investasi pembangunan SDM yang berkualitas di masa mendatang. Contoh sederhana misalnya kebijakan pelaksanaan Jampersal dan BOK. Saya melihat bahwa pemerintah masih terburu-buru meluncurkan program tersebut, dan belum siap mengantisipasi masalah-masalah yang unpredictable. Persoalan sosialisasi yang lemah, besaran angka pengganti jasa persalinan yang terlalu kecil, lamanya realisasi pengembalian/ klaim persalinan merupakan beberapa masalah yang masih ramai dibicarakan. Belum lagi permasalahan yang lebih penting lagi, misalnya seberapa lama pemerintah mampu membiayai persalinan gratis ini ? Apakah tujuan Jampersal sekedar  menggratiskan biaya persalinan saja ? Padahal dalam bayangan saya bantuan pemerintah meringankan biaya persalinan agar biaya kebutuhan kehidupan lain bisa terpenuhi dengan memberdayakan peran suami untuk memenuhi kebutuhan RT lainnya. Lalu darimana dan bagaimana kita bisa memulainya ?.....

Pada prinsipnya, badan-badan

Pada prinsipnya, badan-badan dunia dan lembaga donor sangat tertarik untuk ikut dalam diskusi semacam ini. Hal ini mengingat bahwa target pencapaian MDG 4 dan 5 merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah secara serius.

You are here