Change Layouts

Change Menu Styles

Cpanel

Isu kebijakan tentang pemberian ASI secara eklusif

Fasilitator: dr. Mei Neni Sitaresmi, Sp.A
Diskripsi:

  • Target MDG4 adalah menurunkan angka kematian bayi dan balita menjadi 2/3 dalam kurun waktu 1990 - 2015. Penyebab utama kematian bayi dan balita adalah diare dan pneumonia dan lebih dari 50% kematian balita didasari oleh kurang gizi. Pemberian ASI secara eklusif selama 6 bulan dan diteruskan sampai usia 2 tahun disamping pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) secara adekuat terbukti merupakan salah satu intervensi efektif dapat menurunkan AKB.
  • Dalam pelaksanaannya tidak semua aktor melaksanakan kebijakan tersebut dengan bukti cakupan pemberian ASI eklusif masih rendah dibawah target nasional (80%)

Isi Kebijakan

  1. Kepmenkes RI 450/MENKES/SK/IV 2004 tentang pemberian ASI secara eklusif bagi bayi di Indonesia sejak lahir sampai usia 6 bulan dan dianjurkan sampai anak berusia 2 tahun dengan pemberian makanan tambahan yg sesuai dan semua tenaga kesehatan yang bekerja disarana kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu melahirkan agar memberikan ASI eklusive dengan mengacu pada 10 langkah keberhasilan menyusui.
  2. Rekomendasi tentang pemberian makan bayi pada situasi darurat.
    1. pernyataan bersama WHO, UNICEF dan IDAI, 2005
    2. pedoman pemberian makanan pada bayi dan anak pada situasi darurat bagi petugas kesehatan, Depkes 2007
    3. Peraturan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Wanita, Menteri tenaga kerja dan transmigrasi dan menteri Kesehatan tentang pemberian ASI selama waktu kerja ditempat kerja, 2008

Aktor

  1. Menteri kesehatan, menteri negara pemberdayaan wanita, menteri tenaga kerja dan transmigrasi
  2. Pemda, Pemkot
  3. Petugas kesehatan
  4. Rumah Sakit, klinik bersalin, Puskesmas
  5. Organisasi profesi (IDAI, IDI, IBI, POGI)
  6. LSM: Unicef, WHO
  7. Produsen susu formula

Konteks
Faktor yang mempengaruhi pelaksaan kebijakan:

  1. Pemda, Dinkes
    Tidak semua pemda menindaklanjuti secara kongkrit peraturan tentang pemberian ASI eklusif melalui 10 langkah keberhasilan menyusui, misalkan dalam perda (termasuk reward dan sangsi bagi yang melaksanakannya), penganggaran dalam APBD misalnya untuk pelatihan-pelatihan untuk petugas kesehatan dan promosi.
  2. Petugas kesehatan (bidan, perawat, dokter)
    Masih banyak petugas kesehatan yang belum menjalankan kebijakan ini. Petugas kesehatan sangat berperan dalam keberhasilan proses menyusui, dengan cara memberikan konseling tentang ASI sejak kehamilan, melaksanakan inisiasi menyusui dini (IMD) pada saat persalinan dan mendukung pemberian ASI dengan 10 langkah kebehasilan menyusui. Beberapa hambatan kurang berperannya petugas kesehatan dalam menjalankan kewajibannya dalam kontek ASI ekslusif lebih banyak karena kurang termotivasinya petugas untuk menjalankan peran mereka disamping pengetahuan konseling ASI yang masih kurang.
  3. Promosi produsen susu formula.
    Meskipun sudah ada peraturan dan kode etik tentang pemasaran susu formula, tetapi dalam pelaksanaanya masih ada produsen yang tidak melaksanakan secara benar. Gencarnya promosi produsen susu formula baik untuk publik maupun untuk petugas kesehatan (dengan memberikan bantuan untuk kegiatan ilmiah) menghambat pemberian ASI ekslusif.
  4. Ibu bekerja. 
    Dengan semakin banyaknya prosentasi ibu menyususi yang bekerja akan menghambat praktek pemberian ASI ekslusif. Meskipun sudah ada SKB bersama 3 menteri tentang hak ibu bekerja yang menyusui dalam prakteknya tidak semua tempat kerja mendukung praktek pemberian ASI
  5. Ibu dengan HIV positif. 
    Pemberian ASI pada ibu dengan HIV positif didasarkan kalkulasi antara kerugian dan manfaat penghentian atau melanjutkan pemberian ASI, yaitu kemungkinan anak tertular/ terinfeksi virus HIV dari ASI dan kerugian akibat anak tidak mendapat ASI syang berakibat meningkatkan risiko terjadinya diare, pneumonia, kurang gizi dan infeksi lain. Sebelumnya WHO merekomendasikan salah satu cara dalam Preventive mother to child transmission (PMCT) adalah menghentikan pemberian ASI kecuali bila susu formula tidak memenuhi syarat affordable, accessabel, safety, sustainable (AFASS). Penelitian terbaru membuktikan bahwa pemberian ARV pada ibu hamil lebih awal dan dilanjutkan selama menyusui terbukti dapat mencegah transmisi virus HIV melalui ASI, sehingga WHO (2009) merekomendasikan pemberian ASI pada ibu yang telah yang telah mendapat ARV profilaksi.
  6. Kondisi darurat misalnya bencana. 
    Pada kondisi yang darurat pemberian ASI menjadi lebih penting karena sangat terbatasnya sarana untuk penyiapan susu formula, seperti air bersih, bahan bakar dan kesinambungan ketersediaan susu formula dalam jumlah yang memadai. Pemberian susu formula akan meningkatkan risiko terjadinya diare, kekurangan gizi dan kematian bayi. Bila mendapat sumbangan susu formula, maka distribusi maupun penggunaannya harus di monitor oleh tenaga yang terlatih, dan hanya boleh diberikan pada keadaan sangat terbatas, yaitu: telah dilakukan penilaian terhadap status menyusui dari ibu, dan relaktasi tidak memungkinkan, diberikan hanya kepada anak yang tidak dapat menyusu, misalnya: anak piatu, bagi bayi piatu dan bayi yang ibunya tidak lagi bisa menyusui, persediaan susu formula harus dijamin selama bayi membutuhkannya, dan harus diberikan konseling pada ibu tentang penyiapan dan pemberian susu formula yang aman, dan tidak boleh dengan menggunakan dot. 
    Belajar dari pengalaman tsunami di Aceh dan gempa di DIY, bantuan susu formula menyebabkan turunnya pencapaian ASI eklusif.

Komentar (15)

Desty Ervira Puspaningtyas (S2 minat Gizi, Prodi IKM, FK UGM)

Assalamu'alaykum.. dr. Mei Neni
Hingga saat ini, masalah ASI eksklusif masih menjadi masalah yang menggelitik di Indonesia..
Dimulai dari gencarnya promosi mengenai susu formula di pasaran hingga masih terdapatnya tenaga kesehatan yang masih belum menaruh perhatian lebih terhadap ASI eksklusif. Bahkan, permasalahan ekonomi pun menjadi salah satu pertimbangan pelaksanaan dalam pemberian ASI eksklusif.. Banyak kasus saya temui, khususnya pada ibu yang bekerja dan berada pada ekonomi pas-pasan. kebanyakan ibu akan mempertimbangkan jika mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga mereka lebih memilih kerja dan memberikan susu formula kepada anak mereka. saya bertanya, kenapa tidak memeras ASI saja, lalu ditinggal untuk si bayi? Alasan mereka adalah terlalu ribet untuk pulang pergi kantor-rumah, malas, dsb. sehingga tak mengherankan jika cakupan ASI eksklusif pun tidak bisa dicapai. Hm, apakah hal ini terjadi memang karena kesadaran masyarakat yang rendah atau bagaimana yan dokter? apakah ada suatu kebijakan yang dapat membantu memecahkan permasalahan ini?
Terima kasih

ass, sebelumnya saya

ass, sebelumnya saya mmperkenalkn diri.Nama rina yunihartati seorang bidan dgn latar blkg pndidikn D1 kebidanan yg sedang melanjutkn ke D 3 kebidan.saya sngat tertarik dgn adanya ASI ekslusif.akan tetapi yg saya rasa dan lihat ternyata RS tdak menerapkan IMD yg kmudian d lanjutkn dgn dgn ASI ekslusif.
suatu waktu saya menolong persalinan d desa, saya melaksanankn IMD,pada malam hari bayi yg saya bantu tiba 2 biru, dan oleh keluarga si bayi d bawa pelyn kes trdekat
oleh ptgas kesehatan byi d diagnosa aspirasi ASI krn 2 jm pertama kelahiran blum
bleh d bri ASI
jdi saya bingung bu, sedangkan sekarang saya ingin membuat KTI dgn pokok bahasan asi ekslusif.
trims, wass

Keuntungan IMD

Dear mbak Rina,
Pertama-tama saya acungkan jempol pada mbak Rina, sebagai bidan desa telah melaksanakan IMD pada saat melakukan persalinan. Meskipun bukti-bukti ilmiah telah menunjukkan manfaat IMD dalam mencegah bayi sakit dan kematian bayi, tetapi tidak mudah menganjurkan petugas kesehatan untuk melaksanakan IMD, dengan berbagai alasan.
Keuntungan IMD bagi bayi: mencegah hipotermia, memindahkan bakteri "baik" yang ada dikulit ibu ke usus bayi sehingga merangsang kolonisasi bakteri yang menguntungkan dan mencegah kolonisasi bakteri "jahat", meningkatkan keberhasilan menyusui sehingga mengurangi risiko penyakit seperti sepsis, diare, pneumonia dan malnutrisi yang merupakan penyebab utama bayi sakit dan kematian bayi, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi.
Sedangkan keuntungan IMD bagi ibu adalah mengurangi risiko perdarahan post partum karena hisapan puting akan merangsang pengeluaran oksitosis dan "tendangan " kaki bayi pada perut akan merangsang kontraksi uterus, meningkatkan jalinan kasih ibu dan bayi dan kepercayaan ibu dalam keberhasilan menyusui.
Memang ada beberapa kondisi dimana IMD tdk dapat dikerjakan, misalnya bayi asfiksia, BBLSR atau ibu yang mengalami perdarahan.
Untuk kasus bayi yang ditolong mbak Rina, yang tiba-tiba mengalami biru, sangat mungkin karena tersedak (aspirasi). Pada beberapa bayi baru lahir sering mengalami gumoh (regurgitasi) yang bersifat fisiologis yang akan berkurang dan menghilang dengan bertambahnya usia. Yang perlu dikonselingkan pada ibu adalah bagaimana mengurangi gumoh dan mencegah aspirasi karena gumoh tersebut. Misalnya dengan mensendawakan bayi setelah menyusui, menidurkan dengan posisi miring setelah minum sehingga kalau gumoh akan keluar tidak aspirasi. Sehingga pada kasus diatas aspirasi bukan karena IMD. Dan tidak benar bahwa ASI tidak boleh diberikan dalam 2 jam pertama setelah kelahiran.
Jadi Mbak Rina nggak usah berkecil hati, merasa bersalah telah melakukan IMD. Sebagai pengalaman mungkin perlu lebih ditekankan konseling tentang perawatan bayi termasuk mensendawakan dan mengurangi risiko aspirasi.
Semoga penjelasan saya dapat mengurangi kebingungan mbak Rina dan tetap terus, pantang menyerah.

terima kasih
dr. Mei Neni Sitaresmi, Sp.A

Solikin (Minat Gizi Kesehatan tahun 2010)

Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas diangkatnya isu kebijakan tentang ASI ini bisa diangkat dalam forum ini... salah satu kunci keberhasilan dapat dilaksanakannya kebijakan peningkatan penggunaan ASI ini adalah adanya kepedulian semua pihak untuk secara bersama sama paham dan meyakini bahwa begitu pentingnya pemberian ASI kepada bayi sebagai upaya pembangunan SDM di Indonesia tercinta ini.

Pada aktor penting yang juga berperan dalam pelaksanaan kebijakan tentang ASI ini adalah para pimpinan instansi/ perusahaan/ direktur/ komisaris dimana ibu yang masih menyusui ini bekerja. Hal ini menyangkut disediakannya kebijaksanaan yang diberikan bagi ibu untuk meluangkan waktu memberikan ASI-nya kepada bayi bila memungkinkan dapat "pulang" atau menempatkan ruang khusus untuk menyusui bila sang ibu memungkinkan mendatangkan bayi di tempat kerja.
Walaupun telah ada SKB tiga Menteri, namun sepanjang belum tumbuhnya kepedulian Pimpinan Intansi/ Perusahaan.... seperti biasa SKB tinggal SKB.
Semoga kepedulian tersebut dapat kita tumbuhkan mulai dari lingkungan kita. Contoh seperti membuat klinik laktasi di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi sebagai tempat memberikan ruang bagi ibu menyusui khususnya karyawan dan umum untuk mendapat pelayanan gratis tentang konseling laktasi, pemeriksaan dan sekaligus ruang untuk menyusui bagi karyawan yang mendatangkan bayi-nya ke kantor. terima kasih.

Yth Pak Solikin Terima kasih

Yth Pak Solikin

Terima kasih telah memberikan saran-komentar tentang implementasi SKB 3 Menteri tentang ‘Menyusui Bagi Ibu Bekerja’. Memang sebaiknya implementasi tersebut harus dimulai dari jajaran kesehatan, misalnya dinas kesehatan, rumah sakit bahkan mungkin fakultas kedokteran.
Diharapkan di instasi kesehatan ada pojok laktasi atau Tempat Penitipan Anak yang memungkinkan karyawan/ pengunjung perempuan untuk bisa memberikan ASI (menyusui).
Sebagai contoh, Alhamdulillah, di RS DR Sardjito sudah ada TPA maupun pojok laktasi. Mudah-mudahan melalui forum website ini, ide ini lebih cepat diimplementasikan dan dimulai dari para pembaca.
Terima kasih.

Salam ,
Dr. Mei Neni Sitaresmi, Sp.A

PSIK FK UGM

Sebelumnya saya ucapkan selamat atas diluncurkannya website ini. Saya mengusulkan agar pada isu kebijakan ASI (mungkin juga kebijakan lainnya yang terkait dengan target MDG 4 dan 5), agar peran aktor ditambahkan organisasi profesi perawat (PPNI). Terkait dengan ASI, teman-teman perawatseperti  di NICU dan kamar bayi selama ini  telah melaksanakan konseling ASI, dan itu termasuk juga dalam kompetensi perawat. Peran perawat dalam   percepatan pencapaian target MDG 4 dan 5 merupakan strategi penting, karena perawat menempati proporsi tenaga kesehatan terbesar di berbagai level pelayanan kesehatan, perawat yang paling banyak mempunyai kesempatan kontak dengan pengguna pelayanan, dan profesi perawat sebagian besar adalah perempuan sehingga sangat tepat untuk isu strategis yang berfokus pada gender dimana target sasaran MDG 4 dan 5 adalah para Ibu. Demikian usulan dari saya untuk dapat dipertimbangkan. Atas kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih.

LSM

Saya senang sekali membaca tulisan seorang perawat yang punya komitmen untuk mendukung pemberian ASI di NICU dan kamar bayi.
Program yang saya tangani adalah program yang berkaitan dengan dukungan terhadap ibu untuk sukses dalam praktek IMD dan ASI Eksklusif. Selama ini setahu saya bahwa banyak pelatihan mengenai ASI yang dilakukan selalu melibatkan para bidan dan dokter anak. sedangkan perawat sangat sedikit, padahal di bagian NICU adalah tempat dimana sangat memungkinkan seorang bayi diberikan sufor oleh para provider.
PPNI sebagai organisasi profesi sejauhmana punya peran dalam peningkatan praktek pemberian ASI Eksklusif?
bukan mau membandingkan tapi kok kelihatannya IBI lebih greget yah?

Bag Anak FK UGM

mbak Fitri dan mbak Hana,
Terima kasih atas komentar dan diskusinya.
Memang selama ini perhatian, pelatihan dan tanggung jawab kesannya lebih banyak ditujukan kepada BIdan atau IBI sedangkan PPNI kurang banyak dilibatkan/ diperhatikan dan mungkin kurang "bersuara" mengenai ASI ekslusif. Mungkin karena bagi sebagian besar masyarakat, bidan merupakan petugas yang menjadi kontak pertama dengan ibu hamil dan bayi. Saya sangat setuju kalau PPNI harus lebih banyak dilibatkan terutama perawat yang bekerja di NICU dan kamar bayi. Bayi- bayi tersebut merupakan kelompok bayi yang berisiko tidak mendapat ASI padahal mereka justru lebih memerlukan ASI untuk kesehatan, pertumbuhan dan perkembangannya.
Mbak Fitri dkk dari PPNI sudah saatnya menjawab dan minindaklanjuti "tantangan" mbak Hana. PPNI sama gregetnya dengan IBI dalam program ASI. Kemenkes, LSM sudah saatnya melibatkan PPNI dalam program-program termasuk pelatihan mengenai ASI.
Sukses ya.

dinas kesehatan kabupaten klaten

Kami di kabupaten klaten, telah melaksanakan program IMD dan ASI Eksklusif sejak tahun 2006. Perjalanan yang panjang dan melelahkan namun memuaskan karena dalam kurun waktu 2 tahun, kami mendapatkan hasil yang luar biasa. komitmen tenaga kesehatan utk meningkatkan program IMD dan ASI Eksklusif sangat besar, walaupun iming-iming dari produsen su-for jalan terus. Kabupaten Klaten telah memiliki Perda No.7 tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif, perjalanan pembuatan perda ini cukup mulus, karena dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk didalamnya para legislator. Pengalaman menunjukkan bahwa program IMD dan ASI Eksklusif dapat berjalan dengan baik, apabila komitmen para insan kesehatan terhadap program selalu terjaga. Kabupaten Klaten telah memiliki 15 fasilitator, sekitar 300 konselor dan lebih dari 1500 motivator ASI. Kepada seluruh din-kes di Indonesia, kami siap berbagi pengalaman, utamanya bagaimana mengelola komitmen tenaga kesehatan untuk peduli IMD dan ASI Eksklusif.

Bag IKA FK UGM-RS DR. Sardjito

Terima kasih dr ronny atas komentar dan salut atas perjuangan yang panjang dalam mensukseskan adanya Perda Kabupaten Klaten tentang IMD dan ASI esklusif. Intervensi yang bertumpu pada perubahan perilaku, seperti praktek IMD dan ASI, memang sangat sulit diterapkan. Kadang diperlukan "paksaan" seperti Perda. Petugas kesehatan sangat berperan dalam keberhasilan ASI, dan perlu komitment yang kuat dan menggunakan "hati-nurani" meskipun di"iming-iming" dari "mitra" produsen susu formula untuk mensukseskan ASI. Adanya Perda dan tentunya monitoring dan sangsi bagi yang melanggar sangat dibutuhkan dalam suskesnya ASI esklusif. Mudah-mudahan pengalaman dr Ronny sebagai Kadinkes yang sukses mengadvokasi Pemda, legislatif dan tokoh masyarakat dan mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk mematuhi PERDa bisa dijadikan contoh dan ditiru oleh daerah lainnya. salam dan sukses selalu. mei

You are here